PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Home Informasi Hukum Tulisan Hukum

Tulisan Hukum

    Latest

    Peningkatan Infrastruktur Jalan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Menjamin...

    Tulisan Hukum MN -
    0
    Tulisan Hukum ini membahas tentang upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan daerah, melalui program peningkatan infrastruktur...

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro atau Pada Level Pemerintah Daerah

    Tulisan Hukum MN -
    0
    Tulisan Hukum ini membahas tentang perkembangan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

    Transparansi Dan Akuntabilitas Kewajaran Harga Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terkait Penanganan Pandemi Corona Virus...

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Tulisan hukum ini membahas aplikasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kewajaran harga diwujudkan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait penanganan Pandemi COVID-19 melalui mekanisme...

    Pajak Dokumen yang Dibebankan Oleh Negara

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan...

    Mekanisme Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan...

    Mekanisme Penggunaan Belanja Tak Terduga Untuk Pemberian Pinjaman Nonbunga Sebagai Stimulus Penguatan Modal Usaha...

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Presiden telah menetapkan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam hal ini, penanggulangannya dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus...

    Mekanisme Pemberian Hibah Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan ...

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan...

    MEKANISME PENGHITUNGAN INSENTIF OVER TARGET

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Besar kecilnya Pendapatan...

    MEKANISME PELAKSANAAN SANKSI DAFTAR HITAM

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain bertujuan menghasilkan barang/jasa sesuai dengan program pembangunan namun juga bertujuan meningkatkan penggunaan produk...

    PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan...

    IURAN BPJS KESEHATAN NON PENERIMA BANTUAN IURAN

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    Pendahuluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan...

    EXECUTIVE REVIEW DAN PEMBATALAN PERDA

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan setidaknya ada 347 peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan memiliki potensi menghambat...

    PELAKU PENGADAAN DAN KEWENANGANNYA

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta menjamin kepastian hukum dalam prosesnya,...

    PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DANA KELURAHAN)

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    Pendahuluan Dalam APBN 2019, telah dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota. Anggaran tersebut...

    MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

    Tulisan Hukum Mery Lestari -
    0
    PENDAHULUAN Pajak Reklame adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan sumber daya finansial yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam...

    MEKANISME PENGADAAN SWAKELOLA PADA PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa di Indonesia serta menjamin kepastian hukum dalam prosesnya,...

    KONTRAK COST PLUS FEE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Dalam beberapa dekade ini, Indonesia secara berturut-turut sering dilanda bencana. Dari bencana gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa bumi di Bantul Yogyakarta, gempa...

    CUKAI ATAS CAIRAN VAPE

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Selain rokok tembakau, rokok elektrik atau yang dikenal dengan vape juga digemari banyak orang. Vape kerap dianggap lebih aman dari rokok tembakau dan...

    JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Industri pertambangan baik mineral maupun batubara berpotensi memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut berpotensi terjadi akibat adanya kegiatan...

    RECOVERY DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama...

    MEKANISME PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG...

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak lepas dari bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional bertumpu...

    SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam. Dia mengatakan jika di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi...

    PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan...

    KEPALA DAERAH SEBAGAI KPM DAN RUPS DALAM BUMD

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Peraturan...

    DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Pendahuluan Menurut kegunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik...

    PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DANA KELURAHAN)

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    Pendahuluan Dalam APBN 2019, telah dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410...

    MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PENDAHULUAN Pajak Reklame adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan sumber daya finansial yang sangat diperlukan...

    PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT Pendahuluan Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara...

    ASPEK PAJAK BELANJA DESA

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    ASPEK PAJAK BELANJA DESA Pendahuluan Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan...

    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN LKPP

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN LKPP PENDAHULUAN Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) meluncurkan Layanan penyelesaian Sengketa Pengadaan...

    KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD Pendahuluan Pada pertengahan Tahun 2018 masih terdapat 14.107 daerah sangat tertinggal di Indonesia. Kesenjangan kualitas pendidikan antara di kota...

    KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    KRITERIA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN Pendahuluan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi...

    PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH Pendahuluan Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil...

    PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU Pendahuluan Sejak diperkenalkan pada tahun 1830 dan berhasil dikembangkan secara masif menjadi salah satu tanaman ekspor andalan, tembakau sudah menjadi...

    BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI   Pendahuluan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah “meningkatkan kesejahteraan...

    PENGADAAN BARANG DAN JASA DANA DI DESA (STUDI KASUS REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA...

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PENGADAAN BARANG DAN JASA DANA DI DESA (STUDI KASUS REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH) Pendahuluan Pemerintah mengalokasikan Dana Desa pada...

    MEKANISME BARU BELANJA PEMERINTAH MELALUI KARTU KREDIT

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    Mekanisme Baru Belanja Pemerintah Melalui Kartu Kredit Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengganti sistem belanja tiap Satuan Kerja di kementerian dan lembaga dari yang...

    PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA)

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA) Pendahuluan Pemerintah pada Tahun 2018 melalui Kementerian Sosial meluncurkan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Program ini merupakan...

    PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Pendahuluan Dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini, ramai diperbincangkan  tentang Badan Usaha milik Desa (BUMDes) yaitu sejak diundangkannya...

    PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARAT

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARAT (Kendaraan Bermotor Selain yang Dioperasikan di Air dan Alat-alat Berat dan Besar) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib...

    Asuransi Barang Milik Negara

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    Asuransi Barang Milik Negara Pendahuluan Barang Milik Negara (BMN) harus dikelola dengan baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Namun bagaimana bila BMN yang digunakan...

    Penyehatan PDAM Melalui Subsidi dari Pemerintah Daerah dan Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    Penyehatan PDAM Melalui Subsidi dari Pemerintah Daerah dan Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat   Pendahuluan Salah tugas pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11...

    Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD Khususnya Tunjangan Rumah Dan Transportasi

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KHUSUSNYA TUNJANGAN RUMAH DAN TRANSPORTASI Pendahuluan Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu menjadi perbincangan yang seru di...

    Formula Perhitungan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Pada BUMD Air Minum

    Tulisan Hukum Syarifah Mazida -
    0
    Formula Perhitungan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Pada BUMD Air Minum   Pendahuluan Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupan...

    Kepastian Hukum Dan Tanggung Gugat Atas Diskresi

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Salah satu permasalahan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara adalah ketidaklengkapan atau dalam hal tertentu ketiadaan dasar hukum dan...

    Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1...

    KEUANGAN DESA: AKUNTABILITAS VIS A VIS KESEJAHTERAAN APARATUR DESA ?

    Tulisan Hukum Septi Muryani -
    0
    I.  LATAR BELAKANG Tentu kita masih ingat pada masa Pilpres 2014 kemarin, Dana Desa menjadi salah satu bahan janji para peserta kepada para konstituen. Janji...
    © Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
    Free WordPress Themes, Free Android Games