PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru, Serahkan LKPD Unaudited...

Banjarbaru - Bertempat di Aula  BPK  Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 31 Maret 2021, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ali  Asyhar,...

Bupati Tanah Bumbu Serahkan LKPD Unaudited TA 2020 kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2020...

Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020

Banjarbaru - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) kepada Kepala Daerah dan  DPRD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat...

Kasus Aktual

Benarkah Telah Terjadi Miscarriage Of Justice Dalam Kasus Aliran Dana YPPI?

A. Latar Belakang Penegakan hukum di Indonesia seringkali dilihat dari kacamata yang berbeda oleh masyarakat, di satu sisi hukum dianggap sebagai dewa penolong bagi pihak yang...

Pengumuman

Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalsel Semester I...

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan...

Tahukah Anda?

Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian dari Barang Milik Negara...

Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...

Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,...

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI

Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota...

Dari Media

Live Chat
Free WordPress Themes, Free Android Games