PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BPK Kalsel Serahkan LHP Kinerja Kabupaten Tanah Laut

Banjarbaru (Rabu, 17 Januari 2024) – Bertempat di Lantai 2 Gedung A Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi,...

Dirgahayu Ke-77 Tahun BPK RI

Belum INDEPENDEN jika masih memihak, belum berINTEGRITAS jika tidak dapat dipercaya dan belum PROFESIONAL jika tidak cakap, cermat dan seksama. Mari satukan tekad untuk...

BPK TERPILIH MENJADI PEMERIKSA EKSTERNAL ORGANISASI PARLEMEN DUNIA

Jakarta (29 November 2023) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih menjadi Pemeriksa Eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023 - 2025. Penunjukan...

WUJUDKAN GREEN ECONOMY, BPK TEKANKAN PERGESERAN PARADIGMA MENUJU TRANSISI ENERGI

Gianyar (27 November 2023) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus berkomitmen untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Komitmen BPK tersebut diwujudkan...

Kasus Aktual

Benarkah Telah Terjadi Miscarriage Of Justice Dalam Kasus Aliran Dana YPPI?

A. Latar Belakang Penegakan hukum di Indonesia seringkali dilihat dari kacamata yang berbeda oleh masyarakat, di satu sisi hukum dianggap sebagai dewa penolong bagi pihak yang...

Pengumuman

Tahukah Anda?

Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian dari Barang Milik Negara...

Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...

Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,...

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI

Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota...

Dari Media

Free WordPress Themes, Free Android Games