Kilas Berita
Opini WTP ke-8 kali berturut-turut untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarmasin - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2020, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....
Bupati Hulu Sungai Selatan Serahkan LKPD Unaudited TA 2020 kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan...
Banjarbaru – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan serahkan LHP Kinerja dan LHP Dengan Tujuan Tertentu
Banjarbaru, Selasa (22 Desember 2020) – Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, M. Ali Asyhar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Penanganan...
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru, Rabu (2 Desember 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA,...
Kasus Aktual
Benarkah Telah Terjadi Miscarriage Of Justice Dalam Kasus Aliran Dana YPPI?
A. Latar Belakang
Penegakan hukum di Indonesia seringkali dilihat dari kacamata yang berbeda oleh masyarakat, di satu sisi hukum dianggap sebagai dewa penolong bagi pihak yang...
Pengumuman
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalsel Semester I...
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan...
Tahukah Anda?
Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian dari Barang Milik Negara...
Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...
Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,...
Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI
Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota...
Indeks Berita
- All
- Abstrak Peraturan Perundangan
- artikel-hukum
- Berita Utama
- Catatan Berita
- Dari Media
- Infografis Bidang Hukum
- Informasi Berkala
- Informasi Hukum
- Informasi Hukum Lainnya
- Kasus Aktual
- Keluhan Masyarakat
- kilas berita
- Koleksi Buku Digital
- Matriks Perbandingan
- Naskah Memorandum
- Pengumuman
- Pidato dan Makalah
- Publikasi
- Publikasi Lain
- Siaran Pers
- Slider
- Tahukah Anda?
- Tulisan Hukum
- Warta BPK
More
