Pontianak, Kamis (2 April 2009) – Untuk memenuhi amanat UUD 1945 pasal 23G dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua BPK RI, Abdullah Zainie, meresmikan Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini (2/4) di Pontianak. Pembangunan gedung kantor ini merupakan salah satu perwujudan dari Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan BPK RI pada 2007. Sebelumnya, sejak 2006 kegiatan operasional BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat masih dilakukan dengan meminjam Gedung Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak Departemen Kehutanan.
Menurut Zainie, Reformasi Birokrasi BPK memiliki ruang lingkup yang sangat luas meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis, prasarana dan sarana kerja, serta kerja sama dengan stakeholder. Keempat bidang tersebut menjadi pilar utama Reformasi Birokrasi sekaligus sebagai fondasi yang kokoh bagi BPK RI untuk meningkatkan perannya dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi adalah anggaran yang memadai. Anggaran yang diperoleh BPK dari DPR dan Pemerintah semakin meningkat. Pada tahun 2004, BPK RI memiliki anggaran Rp329 miliar dan pada tahun 2009, meningkat menjadi Rp1.725 miliar.
Reformasi Birokrasi di BPK juga diwujudkan dengan penambahan jumlah kantor perwakilan dari yang hanya 6 kantor pada tahun 2004, menjadi 33 kantor perwakilan pada 2008. Hal ini juga termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti gedung-gedung kantor, perumahan pegawai, dan lain-lain. ”Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang capable tidak akan bisa bekerja dengan optimal serta tidak akan dapat meraih capaian-capaian yang diinginkan,” tegas Zainie.
Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diresmikan ini terletak di Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124. Pelaksana pembangunan Gedung berlantai tiga dengan luas tanah 6.700 m2 dan luas bangunan 2.600 m2 ini adalah PT Citra Kontraktor Hasaja.
Dengan adanya gedung ini, diharapkan BPK RI dapat mendekatkan diri dengan pihak yang diperiksa dan dapat mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Leave a Reply