Jakarta, Rabu (17 Juni 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengadakan Media Workshop bertema ”Pemaparan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008”, di Ruang Pola Gedung BPK RI, 17 Juni 2009. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam LKPP Tahun 2008, yang telah diserahkan kepada DPR dan DPD RI pada 9 dan 10 Juni 2009. Media Workshop dibuka oleh Plt. Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, B. Dwita Pradana, dan diikuti oleh jurnalis media cetak, elektronik, dan online.
Bertindak sebagai pembicara utama dalam media workshop ini adalah Auditor Utama Keuangan Negara II, Syafri Adnan Baharuddin, Auditor Utama Keuangan Negara IV, Hadi Priyanto, serta Auditor Utama Keuangan Negara VI, Sutrisno.
Pemaparan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008 kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. ”Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh feedback dari media massa terkait hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2008,” ungkap Syafri.
Dalam workshop ini, para pembicara memaparkan hasil-hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Negara (LKKL). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi strategi dan tujuan pemeriksaan, jenis-jenis opini, pengembangan perbaikan oleh pemerintah, rekapitulasi hasil pemeriksaan, temuan-temuan pemeriksaan yang signifikan, kesimpulan dan opini LKPP, juga penyebab opini LKKL pada 2004-2008.
Tujuan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 yaitu untuk memberi opini atau pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPP dengan mendasarkan kepada: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
Workshop ini juga membahas tentang perbaikan kualitas opini pada LKPP Tahun 2008 dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta tindak lanjut yang belum tuntas.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
B. Dwita Pradana
Plt. Kepala Biro
Leave a Reply