Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Semester II Tahun 2008: “Pemerintah Perlu Segera Menyusun Action Plan Implementasi Paket UU Keuangan Negara”

Jakarta, Senin (22 Desember 2008).  Paket UU Keuangan Negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan modernisasi sistem akuntansi,pembukuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Namun upaya pemerintah dalam melakukan modernisasi tersebut masih lambat. Salah satunya belum mewujudkan perubahan basis anggaran dari kas basis ke akrual basis. Dengan belum terjadinya perubahan basis anggaran, maka masalah penumpukan anggaran pada akhir tahun anggaran belum teratasi. Hal ini ditegaskan Ketua BPK RI, Anwar Nasution, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK RI

Semester II Tahun 2008, di Auditorium Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI, Jakarta (22/12). Ditambahkan Anwar, BPK RI berinisiatif mendorong pemerintah dalam mengimplementasikan Paket UU Keuangan Negara. Salah satunya dengan mengagendakan diskusi panel implementasi Paket UU Keuangan Negara bersama Sekjen Departemen Keuangan, untuk merumuskan rekomendasi agar pemerintah segera menyusun Action Plan Implementasi Paket UU Keuangan Negara.

Selain implementasi Paket UU Keuangan Negara tersebut, Anwar Nasution juga membahas beberapa hal penting pada pembukaan acara Raker yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II BPK RI.
1. Pada Januari dan April 2009, BPK RI akan di-peer review oleh BPK Belanda. Untuk menghadapi peer review tersebut, BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), Kode Etik, dan pedoman pemeriksaan lainnya.
2. BPK telah membangun dan mengembangkan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang didukung dengan Database Entitas dan Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut. Melalui sistem ini, pemantauan atas proses kegiatan pemeriksaan secara terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan termasuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi, misalnya profil entitas.
3. BPK telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum Kejagung, KPK, Kepolisian, dan PPATK. Selain kerja sama, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) BPK RI juga menyusun Konsep Juknis Penyampaian Hasil Pemeriksaan yang mengandung Tindak Pidana Korupsi, yang nantinya menjadi pedoman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya.
4. Krisis global yang terjadi saat ini menuntut pemerintah melakukan upaya penyelamatan anggaran. Kondisi negara ini membuat Pemeriksaan Tematik dan Isu Strategis sangat relevan. Yaitu meliputi pemeriksaan Program Jamkesmas, Wajar Dikdas 9 Tahun, Pembangunan Jalan dan Jembatan, serta Dana Dekonsentrasi/TugasMPembantuan. Demikian juga dengan pemeriksaan isu strategis yang meliputi penerimaan negara, pengelolaan hutan, penyelenggaraan Pemilu 2009, dan operasional BPD.
5. BPK telah melaksanakan Program Reformasi Birokrasi. Salah satu wujud nyata dari program ini, BPK telah membangun Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang diterapkan mulai tahun 2008. SIMAK didukung dengan Sistem Pengukuran Kinerja Individu yang sedang dalam proses penyusunan. Dalam rangka pelaksanaan SIMAK, pada Raker Semester II Desember Tahun 2007, para pejabat eselon II telah menandatangani Pernyataan komitmen Pencapaian Kinerja Satker tahun 2008, meskipun penerapan sistem ini masih dalam taraf uji coba.

Selama penerapan uji coba tersebut, dilakukan evaluasi dan hasilnya antara lain berupa penambahan dan penyempurnaan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan. Hal ini agar mulai 2009, SIMAK dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai sarana pengukuran kinerja satker. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada raker ini salah satu agendanya adalah Penandatangan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Satker Tahun 2009 oleh para pejabat eselon II.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Versi PDF