Banjarbaru – Jum’at, 29 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor Perwakilan, BPK Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2018 kepada pimpinan partai politik di wilayah Kalimantan Selatan. LHP tersebut nantinya dapat digunakan sebagai salah satu syarat pencairan dana bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran berikutnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Tornanda Syaifullah, menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan seluruh pengurus partai politik sehingga Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik ini dapat diterima seluruhnya secara tepat waktu.
Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik ini bertujuan untuk menilai apakah pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tersebut telah sesuai dan memenuhi asas kepatuhan. Sasaran pemeriksaannya meliputi kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan, kesesuaian antara jumlah dana bantuan keuangan yang disalurkan, kelengkapan dan keabsahan bukti serta kesesuaian prioritas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, dari 143 laporan pertanggungjawaban yang diterima, sebanyak 134 laporan mendapat kesimpulan telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan. Sementara, sisanya yaitu sebanyak 9 laporan pertanggungjawaban mendapat catatan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pertama, laporan pertanggungajawaban yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Kedua, laporan pertanggungjawaban tidak disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah. Ketiga, prioritas bantuan keuangan tidak digunakan untuk pendidikan politik.
Pada akhir sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan harapannya kepada seluruh pengurus partai politik untuk sama-sama berkomitmen dalam menggunakan dana bantuan keuangan partai politik tersebut sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Leave a Reply