Pembagian DAU Terancam Ditunda

Sumber : Banjarmasin Post – Selasa, 22 Desember 2009

Banjarmasin, BPost – Pengucuran dana perimbangan 2010 untuk Provinsi Kalimantan Selatan, terancam tidak sesuai dari jadwal normal.

Pasalnya, hingga saat ini baru empat daerah yang menyerahkan laporan RAPBD 2010 kepada Biro Keuangan Setdaprov Kalsel. Dampaknya, jika hingga akhir Desember, tidak semua kabupaten dan kota menyerahkan laporan, maka pemerintah akan menunda pengucuran dana perimbangan 2010.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalsel, Gustafa Yandi. Dia berharap, Sembilan kabupaten dan kota yang belum menyerahkan laporan tersebut harus menyerahkan hingga akhir desember ini.

“Soalnya Januari sudah disahkan, makanya kita beri tenggang waktu hingga akhir Desember ini,” katanya.

Empat daerah yang sudah menyerahkan laporan keuangan atau APBD tersebut antara lain, Kota Banjarmasin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batola dan Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kecemasan Gustafa Yandi tersebut sangat beralasan. Sebab saat ini sudah memasuki minggu ketiga Desember. Sehingga masih ada kesempatan sekitar dua minggu bagi daerah untuk segera menyerahkan laporan tersebut.

Termasuk waktu bagi  jajarannya untuk melakukan koreksi, sebelum laporan tersebut disahkan. Karena hal itu tidak hanya menyangkut masalah tertundanya dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tapi juga sebagai wujud tertib administrasi.

“Ini kan sudah minggu ketiga dan sampai saat ini masih empat daerah saja,” cetusnya.

Meski begitu, dirinya optimis daerah akan segera menyerahkan laporan tersebut. Karena pihaknya terus memberikan pemberitahuan, agar RAPBD 2010 segera disampaikan ke Pemprov Kalsel.

Selain bisa mengancam tertundanya pembagian dana perimbangan daerah, jika laporan keuangan tersebut lambat diserahkan juga berdampak pada lambatnya pembagian dana bagi hasil pemprov.

Sebelumnya, Sekdaprov Kalsel Muchlis Gafuri meminta semua SKPD segera menyelesaikan laporan. Termasuk kabupaten dan kota untuk segera menyerahkan laporan ke pemprov. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan citra daerah yang sudah empat tahun tertib dalam pelaporan.

“Kalau tahun ini Kalsel mampu menyerahkan laporan secara lengkap hingga akhir Desember, akan ada bonus dari pusat. Jadi kalau kurang satu daerah saja, tidak bisa. Sebab kita berhasil mempertahankan tertib administrasi tersebut,” katanya di sela-sela coffe morning beberapa waktu lalu.

Apalagi, imbuh dia, Kalsel menjadi daerah percontohan bagi daerah lain sebagai provinsi yang tertib administrasi. Sehingga citra tersebut perlu dijaga dan dipertahankan. (coi)