Pembahasan raperda struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) antara DPRD Kalsel dan Pemprov berlangsung alot dan memaksa tertundanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS demi penyusunan APBD tahun 2017.
Sejatinya bulan Juli lalu sudah disampaikan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)1 2017 ke DPRD. Namun, karena adanya peraturan baru terkait SOPD baru, membuat usulan kembali berubah. “Padahal bulan ini sudah pembahasan dengan DPRD.
Namun, karena instruksi Menteri Dalam Negeri agar sejalan dengan SOPD baru, maka KUA-PPAS pun kembali diajukan,” kata Jehan.
Jehan menerangkan, KU-PPAS yang diajukan Pemprov ke DPRD mengacu SOPD lama. Meski begitu, jika raperda yang sudah disahkan lalu diterima oleh Mendagari, maka penganggaran beberapa dinas yang dipecah tinggal diambil dari pengajuan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdahulu.
Dia memberi contoh seperti Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. SKPD ini sesuai SOPD baru, bidang pemuda berpindah ke Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk anggarannya tetap di SKPD lama.
Namun, ketika sudah disahkan Mendagri, anggarannya tinggal mengambil dari penganggaran SKPD lama. “Semacam dipindahkan saja. Namun, ketika di APBD Perubahan, semuanya akan diajukan sesuai SOPD baru,” urainya. Selengkapnya
Leave a Reply