Jakarta, Selasa (17 November 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan berinisiatif membuka komunikasi dengan para pengelola keuangan negara untuk percepatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inisiatif tersebut dimulai dengan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota I BPK RI dengan pimpinan entitas pemeriksaan dalam pembinaan Anggota I BPK RI dengan tema “Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2010 dalam pembinaan Anggota I BPK RI Menuju Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”, pada hari ini (17/11) di Auditorium BPK RI.
Pertemuan ini dilakukan sejalan dengan keinginan Pemerintah mencanangkan perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2012. Hal ini perlu didahului dengan perolehan opini WTP oleh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang menguasai anggaran besar. Jangka waktu dua tahun menjadi dasar perlunya percepatan perbaikan penyajian LKKL khususnya untuk tahun 2010 dan 2011.
“Melalui pertemuan ini, BPK memulai inisiatif percepatan opini WTP mulai dari perencanaan pemeriksaan LKKL tahun 2010 dengan membuka komunikasi antara BPK dengan para pengelola keuangan pada LKKL di lingkungan Auditorat Keuangan Negara I,” jelas Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.
Rangkaian kegiatan pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dan sinergi antara BPK RI dengan auditee, dalam rangka untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui tugas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sesuai amanat konstitusi.
Pertemuan dibuka oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, dan diikuti pimpinan entitas pemeriksaan pada pembidangan AKN I, antara lain dari Departemen Pertahanan, TNI, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, Komnas HAM, Polri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, KPU, serta Departemen Hukum dan HAM.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI BPK RI
Leave a Reply