BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELENGGARAKAN MEDIA WORKSHOP

Banjarbaru – BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Media Workshop bertema ”Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD, Kinerja, dan Belanja Tahun 2015 dan Peran BPK dalam Mendorong Kinerja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”, di Aula Gedung B Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hari Kamis 3 November 2016. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut atas hasil Hasil Pemeriksaan BPK baik pemeriksaan atas LKPD, Kinerja maupun belanja. Dan kegiatan ini juga bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada media peran BPK dalam mendorong kinerja pemerintah khususnya dibidang pendidikan, kesehatan dan BUMD. Media Workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan, Yulindra Tri Kusumo Nugroho dan di dihadiri oleh para pejabat struktural dan para pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan serta jurnalis media cetak, elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi. Materi akan disampaikan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesi pertama akan membahas mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, kinerja penyediaan air bersih, dan belanja daerah Tahun 2015. Sedangkan sesi kedua akan membahas mengenai pemeriksaan yang sedang dilaksanakan oleh BPK yakni pemeriksaan kinerja pendidikan dasar dan menengah, BUMD, dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada sesi kedua ini akan disampaikan peran BPK dalam mendorong kinerja pemerintah pada bidang kesehatan, pendidikan, dan BUMD melalui pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan BPK atas LKPD berkaitan dengan tugas BPK dalam hal pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan atas LKPD merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi  komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan BPK atas kinerja penyediaan air bersih, pendidikan dasar dan menengah, BUMD, dan JKN berkaitan dengan tugas BPK dalam hal pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pemeriksaan atas belanja daerah berkaitan dengan tugas BPK dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Harapan dari acara ini adalah untuk mempererat hubungan BPK dengan media massa khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kerja sama ke depannya.