Audit Itwilprov Kalsel 2009

Sumber : Banjarmasin Post – Rabu, 30 Desember 2009

Banjarmasin, BPOST – Audit Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilpov) Kalsel 2009, terhadap pengelolaan keuangan pemprov, pemkab dan pemko tidak menemukan kesalahan berat.

Lembaga pengawas internal pemprov ini hanya menemukan 603 kesalahan administrasi. Kelemahan administrasi ini menurun dibanding audit 2008 sebanyak seribu lebih kesalahan. “Sifatnya bukan kasus atau pelanggaran tetapi kelemahan administrasi biasa,” beber Kepala Itwilprov Kalsel, H Suhardjo di acara gelar pengawasan dengan kepala badan pengawasan daerah kabupaten dan kota, Senin (29/10). Pada kegiatan dilaksanakan di Kantor Itwilprov Kalsel tersebut, Hardjo, panggilan akrabnya mengungkapkan temuan tersebut bukan pelanggaran hukum. Artinya, hanya kesalahan administrasi saja. “Seperti kesalahan entry data. Jadi temuan tersebut bukan pelanggaran hokum yang berat seperti dugaan korupsi atau penyimpangan anggaran,” terangnya. Selain itu, rata-rata yang menjadi temuan tim pemeriksa adalah in-efiseinsi. Artinya penggunaan anggaran yang dianggap berlebihan. Yang seharusnya cukup menggunakan biaya seribu rupiah, tapi diberi anggaran Rp 1.100. Termasuk penggunaan barang atau peralatan. Pekerjaan yang semestinya cukup dikerjakan 5 orang, tapi dikerjakan 10 orang atau lebih. Sehingga terjadi pembengkakan biaya.

Menurut Suhardjo, hal itu terjadi mayoritas karena kurangnya pahamnya petugas dalam mengelola anggaran. Sehingga muncul temuan yang dianggap petugas baik dari inspektorat maupun BPK sebagai bentuk temuan atau kesalahan. Adapun rekomendasi temuan tersebut, menurutnya mulai bersifat teguran hingga teguran rekomendasi agar merubah laporan. Termasuk rekomendasi agar mengacu peraturan berlaku. Namun, jika dalam tenggang waktu 2 bulan tidak ada upaya perbaikan, maka akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditegur. Termasuk akan berdampak pada penilaian kepatuhan yang dilakukan satuan kerja tersebut. Temuan tersebut, menurut Suharjo menurun dibanding hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yang mencapai seribu lebih. Termasuk, tingkat kesalahan sudah berubah. Hardjo menambahkan, solusi mengurangi tingkat kelemahan administrasi pengelolaan keuangan tersebut pihaknya bersama pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah juga rutin digelar Pemko Banjarmasin. “Bimbingan teknis keuangan ini sangat membuat pengelolaan keuangan untuk diteliti dan cermat dalam memahami pedoman aturan keuangan daerah,” terang Kepala Itwilko Banjarmasin M Arifin, saat memberikan sambutan sosialisasi bimbingan teknis keuangan baru-baru tadi. (coi/ire)