Jakarta – BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Pelaksanan BPK Tahun 2016 dengan tema “Penguatan Strategi Pemeriksaan dalam Mengawal Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional”. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 15 s.d. 16 September 2016 ini bertujuan untuk menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang Tahun 2017 serta Rencana Kerja Tahunan BPK Tahun 2017. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, 7 Anggota BPK, Jajaran Eselon I dan Eselon II serta 34 Kepala Perwakilan Provinsi di Seluruh Indonesia.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis sekaligus memberikan sambutan terkait pencapaian visi BPK yaitu: “sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang bermanfaat dan berkualitas”. Ketua BPK menegaskan bahwa Untuk mewujudkan visi tersebut, Selain Pemeriksaan keuangan harus ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan assurance terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD serta keuangan BUMN/BUMD dan badan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, BPK juga harus fokus pada perencanaan program-program prioritas pemerintah dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan APBN/APBD atau rencana tahunan badan lainnya dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ketua BPK juga menyampaikan beberapa hal yaitu: Upaya-upaya meningkatkan kinerja dengan keterbatasan anggaran serta memperkuat kemandirian BPK dalam hal anggaran BPK ke depan, Melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK harus mampu mengawal agar anggaran yang digunakan pemerintah hanya ditujukan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Manfaat hasil pemeriksaan BPK tersebut harus dapat dilihat, diketahui dan ditonjolkan dalam berbagai hasil pemeriksaan BPK kepada para pemangku kepentingan, merumuskan mekanisme untuk memantau pemanfaatan pendapat BPK oleh pemerintah agar pendapat yang telah disusun dengan susah payah oleh BPK dimanfaatkan oleh pemerintah, mendorong pemerintah agar menyusun laporan prestasi kerja sebagai bagian dari akuntabilitas anggarannya untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan setelah diperiksa BPK, serta BPK telah dipercaya menjadi auditor eksternal IAEA. Hal ini harus dibuktikan bahwa BPK memiliki kemampuan dan kualitas internasional. Untuk itu, tim pemeriksa yang dibentuk perlu bekerja keras untuk menjaga kredibilitas BPK. Selain itu, pengalaman harus di-shared ke auditor yang lain serta perlu diupayakan agar BPK dapat menjadi pemeriksa pada lembaga internasional lainnya dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran.
Raker Pelaksana BPK Tahun 2016 yang diselenggarakan selama dua hari membahas dan menyepakati strategi dan koordinasi kegiatan Tahun 2017 khususnya pemeriksaan tematik Tahun 2017. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah menghasilkan beberapa hal penting antara lain: (1) Koordinasi dan sinergi antar satker, (2) Perencanaan kegiatan dan anggaran, (3) Penyusunan anggaran berbasis sumber daya manusia dengan memperhatikan hak-hak pegawai, (4) Efisiensi Anggaran khususnya untuk kegiatan konsinyering, perjalanan dinas non pemeriksaan dan perjalanan dinas luar negeri, (5) Penataan SDM, (6) Inventarisasi BMN sebagai dasar untuk kegiatan penganggaran dan pengadaannya, (7) Meningkatkan Status Pusdiklat (8) Fungsi AKN Koordinator masing-masing untuk memenuhi tujuan audit yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Sebagai organisasi yang besar, BPK akan terus menghadapi tantangan. Untuk menghadapinya, BPK harus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Raker ini sebagai bagian penting dalam siklus perencanaan tahunan di BPK yang mampu menghasilkan konsep rencana kegiatan yang bermanfaat bagi BPK dan dapat dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana BPK.
Leave a Reply