Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2012

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2012. Acara tersebut dilakukan di Gedung I Ruang Rapat Lt. 2 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Atas Laporan Keuangan tersebut, BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Sub Auditorat Kalsel II, Syaiful Bachri kepada Ketua DPRD Banjarmasin, Abdul Gais dan Wakil Walikota Banjarmasin, H.M. Irwan Anshari. LHP yang diserahkan terdiri atas tiga buku yaitu Buku I berisi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2012, Buku II memuat tentang LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III memuat tentang Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam sambutan Kepala Perwakilan yang dibacakan oleh Kepala Sub Auditorat Kalsel II, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan dengan mendasar pada Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas atas sistem pengendalian intern. Adapun hal-hal yang menjadi pengecualian dalam LHP ini, yaitu penyertaan modal dan Aset Tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima dan Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa lembaga perwakilan (DPRD) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD dan Wakil Walikota menyampaikan terima kasih atas penyampaian hasil pemeriksaan ini dan akan berupaya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK.