Bukittinggi, Kamis (16 April 2009) — Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia melakukan pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan teknis dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 14-15 April 2009. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian implementasi kerja sama antara BPK RI dan JAN Malaysia yang dimulai sejak penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara BPK RI dengan JAN Malaysia di Meksiko tahun 2007.
Kerja sama antara BPK RI dan JAN Malaysia meliputi bidang pemeriksaan (audit) manajemen kehutanan, pajak, dan pelatihan. Selain memaparkan pencapaian kerja sama dan meneruskan yang sudah disepakati tujuan pertemuan juga untuk memperluas cakupan kerja sama masing-masing bidang. Delegasi dari BPK RI dipimpin oleh Ketua BPK, Anwar Nasution, didampingi oleh Anggota I BPK, Imran, Anggota II BPK, I Gusti Agung Rai, serta pejabat terkait bidang audit kehutanan, audit pajak, dan pelatihan.
Sedangkan delegasi dari JAN Malaysia terdiri dari Auditor-General of Malaysia, Y. Bhg. Tan Sri Dato’ setia Ambrin bin Buang; Director (Kelantan State Audit Branch), Mr. Mohamed Zaidi bin Zakaria; Director (National Audit Academy), Mr. Abdul Wahab bin Ahmad; Deputy General (Research), Mr. Azmin bin Husin; Deputy Director (Kedah State Audit Branch), Mr. Sanusi Bin Yaacob; Deputy Director (Income Tax Audit Branch), Mr. Abdul Rahim bin Abdul Kader; Principal Audit Director (Pahang Audit Branch), Mr. Mohd Shahril bin Yahaya; Assistant Audit Director (Income Tax Audit Branch), Mr. Lai Soon Ming, dan Deputy Director (Custom Audit), Ms. Raftah binti Ibrahim.
Dalam bidang audit kehutanan, substansi yang dibahas adalah mengenai penyusunan, pembahasan, dan finalisasi laporan parallel audit BPK – JAN Malaysia yang akan disajikan dalam 8th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Denpasar, Agustus 2009. Dalam pertemuan ini delegasi BPK RI juga memberikan presentasi mengenai pemanfaatan Geographic Information System (GIS) dalam pelaksanaan audit.
Dalam bidang audit pajak, dibahas tentang penyusunan program pemeriksaan pajak. Sementara untuk bidang bea cukai dilakukan pembahasan mengenai kerja sama audit keuangan dan audit kinerja di bidang bea cukai. Dalam bidang pelatihan, agenda yang dibahas adalah evaluasi atas keseluruhan proses kerja sama yang dicapai masing-masing negara dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi bagi auditor serta pengembangan pusdiklat.
Kerja sama ini telah memberikan manfaat tidak hanya untuk pengembangan kapasitas auditor di kedua negara tetapi juga telah memberikan manfaat dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di kedua negara.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
B. Dwita Pradana
Kepala Biro
Leave a Reply