Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Pada hari Selasa 27 Februari 2018 bertempat di Auditorium Kantor, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Didi Budi Satrio, S.H., M.M. menyerahkan jabatan yang  telah diembannya selama satu tahun empat bulan kepada Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak.. Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis M.A., Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa S.E., M.M., Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan, Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah, Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Inspektorat di Wilayah Kalimantan Selatan, serta instansi vertikal.

Rangkaian acara diawali dengan tarian selamat datang  (Baksa Kembang), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 68/K/X-X.3/02/2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan buku Memori Jabatan dan sambutan Kepala Perwakilan Lama, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Anggota VI BPK RI.

Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Tornanda Syaifullah dan terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan oleh Didi Budi Satrio selama bertugas di Kalimantan Selatan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wakil Gubernur berharap kemitraan dan kerjasama yang tertata baik selama ini bisa berlanjut dan semakin meningkat dalam mewujudkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib sehingga pembangunan bisa diterapkan secara efisien.

Dalam sambutannya Anggota VI BPK RI menyampaikan selamat kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 2 tahun berturut-turut dan berharap agar prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Beliau menambahkan bahwa opini WTP yang diperoleh hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdayaguna dan berhasilguna bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.