Penyerahan LHP Kinerja & Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019

Banjarbaru (Senin, 16 Desember 2019, pukul 09.00 WITA) – Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak. menyerahkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait lainnya di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan, dan Yogyakarta;
2. Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
4. Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Prov. Kalsel Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Prov. Kalsel.
5. Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya di Batulicin;
6. Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura;
7. Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
8. Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 pada Pemerintahan Kabupaten Balangan dan Instansi Terkait Lainnya di Paringin;
9. Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin
10. Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari

Secara umum hasil pemeriksaan BPK pada Bank Kalsel menunjukkan permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

• Pemberian Fasilitas KI, KMK-SBL, dan KMK-PRK tidak didukung dengan analisis yang memadai, pemberian KI tidak sesuai peruntukan, agunan tidak dikuasai Bank, dan nilai agunan tidak memenuhi coverage;
• Pemberian Fasilitas KMK tidak didukung analisis yang memadai dan pencairan direalisasikan sebelum syarat pencairan dipenuhi;
• Pemberian Kredit KMK tidak didukung analis yang memadai, Pemberian Suplesi tidak layak, pencairan dilakukan sebelum syarat pencairan dipenuhi, serta agunan pokok belum dipecah dan diikat sempurna.

Secara umum, hasil pemeriksaan kepatuhan Belanja Modal menunjukkan permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

• Perencanaan pembangunan konstruksi belum memprioritaskan penyelesaian aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan;
• Kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan;
• Kelebihan pembayaran pekerjaan dan pengenaan denda keterlambatan atas beberapa paket pekerjaan

Dari sisi efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan, kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

• Rencana pemanfaatan dana kapitasi belum disertai perhitungan skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
• Pemanfaatan dana bidang kesehatan lainnya (pajak rokok dan DID) dalam APBD untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum direncanakan dengan cermat
• Usulan permintaan dropping berupa obat, vaksin, BHMP, PMT dan alat kesehatan belum sepenuhnya didasarkan pada usulan puskesmas.

Dari sisi peningkatan kualitas pembelajaran terkait wajib belajar 12 tahun, kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah

• siklus penjaminan mutu belum berdasarkan data yang valid sehingga hasil penjaminan mutu belum diyakini validitasnya sesuai kondisi riil pada satuan pendidikan.
• Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 yang mengakibatkan proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan supervisi kurang mencerminkan penerapan muatan kurikulum 2013.
• Dinas Pendidikan belum optimal dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan diantaranya hasil UN dan evaluasi hasil pendidikan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.

Dari sisi efektivitas pengelolaan belanja daerah, kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah

• Kegiatan DAK pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan didanai dari APBD dan kegiatan DAK pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Dinas Perikanan tidak dilaksanakan.
• Indeks capaian kinerja pada Dinas Pendidikan,  Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perikanan tidak selaras antara Renja SKPD, RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD;
• Penetapan indikator kinerja capaian pada Dinas Pendidikan tahun 2021 tidak mempertimbangkan target capaian tahun sebelumnya;
• Program dan kegiatan dalam RKPD tidak dilengkapi dengan perencanaan lokasi kegiatan.

Dari sisi penyelenggaran pelayanan kesehatan, kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah

• Dinas Kesehatan belum memiliki rencana dan strategi pemenuhan jumlah dan jenis minimal SDM dan rencana pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas jenis, jumlah dan kualitas SDM pelayanan kesehatan
• Dinas Kesehatan dan puskesmas belum menyusun dan memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.

Sehubungan dengan adanya kelemahan-kelemahan atau permasalahan-permasalahan tersebut, sesuai pasal 20 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima