Penyerahan LHP Kinerja Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) Dan LHP Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016

Pada hari Jumat, 16 Desember 2016, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melangsungkan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Didi Budi Satrio, menyerahkan LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) dan LHP Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Asbulah dan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan.

Sedangkan LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diserahkan kepada Ketua DPRD Barito Kuala, Hikmatullah dan kepada Wakil Bupati, Makmun Kaderi.

Dalam sambutannya dalam acara ini, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Pemeriksaan kinerja pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang pendidikan pada aspek penyediaan sarana dan prasarana yang merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Sementara itu pemeriksaan atas efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD dilakukan dengan alasan bahwa berdasarkan jenisnya terdapat BUMD yang berorientasi bisnis dan BUMD yang sifatnya memberikan layanan publik (public services), namun dalam kenyataannya, BUMD yang dibangun dengan orientasi bisnis belum menghasilkan profit serta belum mampu menambah PAD, sedangkan BUMD yang sifatnya layanan publik belum dapat memberikan layanan publik secara optimal. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh permasalahan terkait pembinaan pemerintah daerah.