Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2015 bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional pada 45 Kabupaten yang tersebar pada 25 Provinsi. Secara khusus di Provinsi Kalimantan Selatan, pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Pemeriksaan ini merupakan salah satu wujud perhatian BPK atas kebijakan dan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas, termasuk diantaranya adalah pencapaian target RPJMN berupa universal akses pada tahun 2019, yakni cakupan pelayanan air bersih 100%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan upaya-upaya dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan. Namun demikian, tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin, hasil pemeriksaan BPK menunjukan masih adanya kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan penyediaan air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan.
BPK menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan masih belum optimal.
Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi milestone (atau batu loncatan), menuju pengelolaan yang lebih baik atas kegiatan penyediaan air bersih berbasis masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Leave a Reply