BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada 10 pemerintah kabupaten pada tanggal 28 Mei 2015. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Aula Lantai 4 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama pada pukul 10.00 WITA, diserahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, Sedangkan untuk sesi kedua pukul 13.30 WITA untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Tabalong.
Hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Kepala Sub Auditorat Kalsel I Subekti, Kepala Sub Auditorat Kalimantan Selatan II Nur Kemala Dewi, Ketua Tim Pemeriksaan LKPD masing-masing kabupaten serta unsur pimpinan daerah masing-masing kabupaten beserta jajarannya.
Kepala Perwakilan menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada para Ketua DPRD dan para Kepala Daerah. LHP yang diserahkan terdiri atas tiga buku. Buku I berisi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014, Buku II memuat tentang LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III memuat tentang Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK, Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Balangan TA 2014 adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Hulu sungai Utara dan Barito Kuala TA 2014, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah masing-masing kabupaten adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang menggembirakan adalah meningkatnya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan Tabalong, sehingga pada TA 2013 dari opini WDP meningkat menjadi WTP pada TA 2014.
Kepada kabupaten yang berhasil mempertahankan WTP dan yang berhasil meningkatkan opini dari WDP menjadi WTP Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat, dan berharap agar masing-masing pemerintah kabupaten terus dapat meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kabupaten yang belum berhasil meningkatkan opininya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berharap agar tetap bersemangat dan terus berusaha memperbaiki pengadministrasian keuangan daerah masing-masing.
Leave a Reply