BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2009, bertempat di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Muktini, SH, Kasubaud Kalsel I, Drs. Yohannes Manuputty, Kasubaud Kalsel II, R. Aryo Seto Bomantari, SE., MM., Ak.Kasie Kalsel IA, Muh. Khamim, S.E., M.Ak., BAP., dan Kasie Kalsel IB, Mohammad Rusydi Tuasikal, S.E., M.Ak. Sedangkan dari Kabupaten Barito Kuala, dihadiri oleh Ketua DPRD, Drs. Husain Ahmad, Bupati Kabupaten Barito Kuala, H.Hasanuddin Murad, wakil bupati, H. Sukardhi, Sekretaris Daerah, Ir. Supriyono, Kepala DPPKKD, Drs. H. Syahbana, M.si beserta jajaran stafnya.
LHP yang diserahkan kepada Ketua DPRD dan Bupati Barito Kuala terdiri atas 3 Buku yaitu Buku I tentang LHP atas Laporan Keuangan yang memuat opini, Buku II tentang LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III tentang LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Pada pemeriksaan atas LKPD TA 2009 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperoleh Opini Tidak Wajar. Kabupaten Barito Kuala mendapatkan opini ini selama 4 tahun berturut-turut.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Muktini, S.H. ada beberapa temuan berulang ditahun ini. BPK berharap di tahun depan ada langkah perbaikan dengan adanya tindak lanjut dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Barito Kuala sudah berusaha untuk memperbaiki tapi masih belum maksimal, selain itu Bupati juga meminta saran agar laporan keuangannya bisa lebih baik lagi. Ketua DPRD menambahkan terima kasih atas penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan, walaupun hasilnya Tidak Wajar, tapi dapat menjadi pelajaran untuk Kabupaten Barito Kuala dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya.
Leave a Reply