Jakarta, Senin (20 Januari 2014) – Guna mendapatkan masukan dalam rangka memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia dan kawasan ASEAN, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema Strategi Peningkatan Akuntabilitas Publik Untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government di Auditorium BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta pada hari ini (20/1). Seminar ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPK, Drs. Hadi Poernomo, Ak. dan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, S.E., M.M., serta para Anggota BPK.
Seminar yang diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel ini menghadirkan narasumber dari pemerintahan yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) yang diwakili oleh Wakil Menpan dan RB, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, lembaga internasional yaitu Ketua Badan Pemeriksa Negara Malaysia, dan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Negara Polandia/Peer Reviewer BPK Tahun 2014, dan stakeholder BPK lainnya yaitu Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo yang diwakili oleh Redaktur Pelaksana Koran Tempo.
Seminar ini diikuti oleh para sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris jenderal kementerian/lembaga, sekretaris daerah provinsi, direktur utama BUMN, direktur utama BUMD, kepala badan layanan umum, rektor universitas, pimpinan organisasi profesi, pimpinan redaksi media massa, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan lembaga internasional, dan badan pemeriksa negara ASEAN, serta para pejabat pelaksana di lingkungan BPK.
Seminar internasional ini diselenggarakan dengan tujuan: 1) Membangun kesadaran dan pemahaman bersama mengenai pentingnya akuntabilitas; 2) Menyediakan forum bertukar pengalaman (experience exchanging) dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) mengenai kendala dan solusi serta strategi bagi terciptanya akuntabilitas yang baik; dan 3) Memfasilitasi sinergi di antara berbagai pemilik kepentingan melalui kerjasama dan koordinasi di tingkat nasional, untuk meningkatkan akuntabilitas untuk memperkuat strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government.
Dalam seminar ini para narasumber dari pemerintahan menjelaskan mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, inisiatif pemerintah dalam peningkatan akuntabilitas publik, serta akuntabilitas kinerja untuk mengetahui praktik akuntabilitas yang saat ini berlaku di Indonesia. Narasumber dari lembaga internasional menjelaskan mengenai akuntabilitas publik di ASEAN dan peran Badan Pemeriksa Negara Malaysia dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas publik, serta pentingnya akuntabilitas para badan pemeriksa dalam mendorong akuntabilitas publik. Adapun Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan dalam mendukung akuntabilitas publik, dan Redaktur Pelaksana Koran Tempo menyoroti pemberitaan media atas kinerja pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Hadi Poernomo berharap melalui pembahasan yang komprehensif dalam seminar internasional ini BPK memperoleh masukan mengenai bagaimana meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Leave a Reply