Pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Gedung I Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, diadakan pertemuan antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Anggota DPD RI Komite I terkait penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen LHP.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Kepala Subauditorat Kalsel I dan II, Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan dan beberapa Ketua Tim Senior BPK. Anggota DPD RI Komite I diwakili Hj. Antung Fatmawati, S.T serta Muhammad Noor dan Fahri selaku staf ahli.
Selain perkenalan dari DPD RI Komite I juga mengemukakan ada 4 (empat) kabupaten yang bermasalah terkait dengan keuangan daerah yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tabalong. Yang paling bermasalah dengan keuangan daerah adalah Kabupaten Tabalong. Ada beberapa dinas favorit yaitu Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang harus mendapat perhatian serius dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Adapun tanggapan dari BPK dijelaskan bahwa Kabupaten Tabalong memang paling banyak temuan. Pemeriksaan belanja modal pada Kabupaten Tabalong terdapat banyak temuan dan rekomendasi. Hal ini akan menjadi perhatian BPK, begitu pula dengan dinas-dinas favorit. Selain itu juga terkait dengan temuan BPK yang mengandung tindak pidana dan sudah ditindaklanjuti dan berakhir pada vonis pengadilan dianggap permasalahan sudah selesai. Tupoksi BPK tidak dapat memeriksa keseluruhan Keuangan Negara di Provinsi Kalimantan Selatan, pemeriksaan pertambangan atau BUMN dilakukan oleh BPK Pusat, BPK Kalimantan Selatan hanya memeriksa yang menggunakan dana APBD.
Pada akhir acara ditutup dengan kesimpulan bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda pula.
Leave a Reply