Sumber: Banjarmasin Post – Sabtu, 14 November 2009
BANJARMASIN , BPOST – Temuan penyidik Kejati Kalsel tentang aliran dana Rp 250 juta untuk pembangunan gedung Dekranasda Banjar yang diduga fiktif, ditanggapi Pemkab Banjar.
Kabag Humas Banjar, Azwar, Jumat (13/11) membantah pembangunan gedung Dekranasda fiktif meskipun dia mengakui sampai sekarang di Banjar tidak ada gedung Dekranasda.
Azwar menuturkan, pada 2006 dilaksanakan pembangunan markas kodim 1006/Martapura. Saat pembangunan masih berjalan , investor belum punya cukup dana untuk menyelesaikan pembangunannya. Padahal investor diminta segera menyelesaikannya sesuai terget. Mereka kemudian minta bantuan Pemkab Banjar.
Namun karena tidak ada pos anggaran untuk membantunya maka tidak bisa dibantu secara langsung. “Akhirnya dicari jalan keluarnya,” kata Azwar.
Pemkab Banjar meminta salah satu rumah toko yang sedang dibangun investor tersebut, tak jauh dari markas kodim 1006/Martapura dijadikan gedung Dekranasda Banjar. Jaminannya Pemkab membayar panjar Rp 250 juta.
“Pemberian panjar itu dilakukan tiga kali, ada Rp 100 juta, Rp 50 juta dan Rp 100 juta lagi. Setelah itu, kita jadikan ruko itu sebagai gedung Dekranasda,” kata Azwar.
Menurut Azwar, setelah pembangunan markas kodim itu selesai, investor mengembalikan panjar ke Pemkab Banjar. Ruko yang dijadikan gedung Dekranasda itu dikembali fungsinya. “Bukti pengembalian dana itu masih ada,” ujar Azwar.
Diberitakan koran ini, Kejati Kalsel menetapkan mantan Sekda Banjar, Yusni Anani sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Setda Rp 7 miliar.
Penyidik Kejati menemukan ada aliran dana pembangunan gedung Dekranasda Banjar. Padahal, sampai saat ini gedung tersebut tidak ada.
Sementara itu, Yusni Anani tidak bisa dihubungi. Rumahnya di kawasan Bincau, tampak sepi.
Mengenai bantahan pihak Pemkab Banjar, Humas Kejati Johansyah belum mau menanggapi. Menurut dia ada cukup bukti tentang penyalahgunaan wewenang. (ire/dwi)
Leave a Reply