Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2021 kepada BPK Kalsel

Banjarbaru – Selasa (22/3), Bertempat di ruang rapat lantai 1 kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, BPK Kalsel menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2021 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tapin, H. M. Arifin Arpan dan Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ali Asyhar.

Kepala Perwakilan pada sambutannya di acara tersebut menyampaikan bahwa Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah Unaudited TA 2021 ini akan menjadi dasar untuk BPK dalam melakukan  pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya  akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan  diterima sesuai amanat Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004.

Tujuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan opini atau pernyataan pendapat atas tingkat kewajaran  informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu : (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP): (2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures):  (3) Kepatuhan terhadap  peraturan perundang-undangan;  dan (4) Efektivitas  sistem pengendalian  intern.