PEMBAHASAN BETTER MANAGEMENT PRACTICE PEMERIKSAAN ATAS KINERJA PEMENUHAN SARPRAS DIKDASMEN DI KANTOR BPK

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembahasan Better Management Practice (BMP) dengan Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa, 11 Oktober 2016. Pembahasan BMP tersebut terkait dengan Pemeriksaan tematik atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014, 2015, dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemeriksa BPK yang hadir pada acara pembahasan BMP tersebut yaitu Kepala Subauditorat Kalimantan Selatan I selaku Pengendali Teknis Subekti, Ketua Tim Pemeriksa Sutaryono Hadiwibowo, dan para anggota tim pemeriksa.  Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Ngadimun beserta jajaran, Irban II Abdul Wadir, dan Kassubag Anggaran Biro Keuangan El Husni F. Sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan  Sumarji beserta jajaran dan  Irban II Suparman T.

BMP merupakan hasil pembahasan bersama antara tim pemeriksa dengan entitas yang berisi kriteria, subkriteria, sub-subkriteria, indikator capaian kinerja (ICK), dan sumber kriteria yang akan dijadikan kriteria dalam pemeriksaan kinerja pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Diharapkan melalui pembahasan tersebut, baik pemeriksa maupun entitas terkait memiliki kesepahaman bersama terhadap kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan kinerja. Kriteria tersebut digunakan agar hasil pemeriksaan ini bermanfaat secara optimal guna memperbaiki kinerja Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.