Kuliah Umum Anggota VI BPK RI di STAI Darul Ulum Kandangan

Kandangan – Pada hari Senin, 30 April 2018 bertempat di aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis., M.A. menyampaikan kuliah umum kepada para mahasiswa STAI Darul Ulum serta tamu undangan yang hadir dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Pada pemaparannya Anggota VI BPK menyampaikan bahwa peradaban tidak akan pernah bisa direkonstruksi jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Hal utama yang harus dilakukan untuk bisa lepas dari kebodohan dan kemiskinan adalah dengan  pendidikan. Disinilah keberadaan BPK melalui pemeriksaan kinerja sangat dibutuhkan.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.

Hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menunjukkan apabila permasalahan dalam hal penetapan kebijakan dan tata kelola pengelolaan database, penyusunan informasi yang valid dan memadai, dan kualifikasi akademik guru  tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas peningkatan mutu pendidik madrasah.

Sementara untuk hasil pemeriksaan kinerja tematik atas upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional TA 2015-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, database, dan distribusi belum sepenuhnya efektif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, tidak cukup dengan akuntabilitas keuangan saja tetapi juga harus ada akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya cukup dengan perolehan opini WTP, tetapi juga harus ekonomis, efektif dan efisien serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan peruntukannya.