“Kembalikan DAU Kami Rp 60 Miliar”

Sumber : Banjarmasin Pos-Minggu, 17 Januari 2010

Pejabat Ramai-ramai Curhat ke Wapres

Banjarmasin, BPost – Kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ke Kalsel, Sabtu (16/1), dimanfaatkan pejabat daerah menyampaikan keluh kesah.

Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin misalnya, mengeluhkan sikap Departemen Keuangan (Depkeu) yang telah memangkas dana alokasi umum (DAU) untuk provinsi ini. Disebutkan, DAU untuk Kalsel, seharusnya Rp 80 miliar. Namun kini yang dikucurkan hanya Rp 20 miliar. Jumlah itupun hanya berupa reward dari Menkeu atas prestasi tertib administrasi yang dilakukan Pemprov Kalsel. “Pak Wapres, tolong kembalikan DAU kami sebesar Rp 60 miliar yang dipotong Depkeu. Seharusnya kami menerima dana tersebut sebesar Rp 80 miliar Pak” kata Rudy, saat silaturahmi para pejabat daerah di Kalsel bersama Warpres, di Gedung Mahligai Pancasila. Sabtu (16/1) siang. Mendengar keluhan tersebut, Boediono yang mengenakan kemeja warna putih didampingi Meneg LH Gusti Mohammad Hatta, Mendiknas M Nuh dan Menteri PU, Djoko Kirmanto hanya tersenyum. Sementara, Bupati Balangan Sefek Effendi mengeluhkan jalan nasional di kabupaten termuda di Kalsel itu, sangat minim. “Jalan nasional yang ada di daerah kami hanya 60 kilometer pak. Tolong lebarnya ditambah, jangan hanya empat meter saja,” keluhnya.

Menanggapi itu, Boediono berjanji bakal melakukan kordinasi dengan menteri terkait. “Saya belum bisa memutuskan, makanya nanti kami kordinasikan dulu bagaimana baiknya,” terangnya. Begitu juga dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Menurutnya, jalan nasional tidak tergantung pada lebar jalan melainkan karena menghubungkan antarprovinsi. “Ada di Jawa jalan nasional yang lebarnya hanya 3,5 meter. Bahkan, di Pontianak ada jalan nasional yang masih berupa jalan setapak. Karena jalan tersebut sebagai arteri menghubungkan antar provinsi,” paparnya. Lain lagi Bupati Baritokuala (Batola) Hasanudin Murad. Dia memprotes data Depdiknas yang menyebutkan Batola termasuk 162 kabupaten di Indonesia yang rawankorupsi. Hal itu berdasarkan penyimpangan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Padahal, tegas dia, semua DAK telah terpakai sesuai dengan ketentuannya. Untuk membuktikan itu, bahkan Hasabudin Murad meminta Mendiknas untuk meninjau langsung ke Batola. “Mari Pak datang ke daerah kami untuk melihat langsung realisai pembangunan termasuk yang didanai DAK,” katanya. (coi)