Jamkesda Bakal Dihapus

Sumber : Banjarmasin Post, Selasa 2 Februari 2010

Warga Mampu Nikmati Pengobatan Gratis

Banjarmasin, BPOST – Saat ini ada 146.402 warga miskin di Kota Banjarmasin yang dijamin pegobatannya melalui program jaminan kesehatan daerah (jamkesda)

Namun masih banyak warga miskin yang tak terdaftar di kedua program tersebut. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dr Diah R Praswasti. Oleh karena itu, dinkes akan mengubah system jaminan pelayanan kesehatan. Kemungkinan, jamkesmas dan jamkesda ditiadakan. Sebagai gantinya, setiap warga Banjarmasin akan diberi asuransi kesehatan. Pembayaran premi untuk masyarakat miskin akan dilakukan pemerintah. Sedang bagi masyarakat mampu, membayar sendiri atau dibayarkan perusahaannya.

Sampai saat ini, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, warga Banjarmasin yang ikut asuransi kesehatanbaru mencapai 42,7 persen. Itupun sudah termasuk peserta jamkesmas dan jamkesda. “Mereka yang termasuk dalam 42, 7 persen itu, di antaranya PNS, karyawan perusahaan, peserta Asabri dan lainnya,” ujarnya. Dengan asuransi itu, pemko hanya mengeluarkan anggaran untuk pembayaran premi. Dengan demikian anggaran untuk kesehatan bisa lebih optimal. Sedangkan menggunakan jamkesmas atau jamkeda, pemerintah yang menanggung biaya pelayanan kesehatan warga yang dijmin itu. “Jika dengan asuransi, maka perusahaan asuransi yang menanggung biayanya” katanya. Teknisnya, setiap warga Banjarmasin akan didata kembali. Siapa yang masuk kategori miskin, preminya akan dibayarkan pemerintah kota. Sedang yang masuk kategori warga mampu, maka preminya dibayar sendiri. “Tapi, kita akan tawarkan, apakah ikut kita atau tidak. Jika ikut, mereka membayar melalui kita,” jelasnya.

Meski bakal diterapkan pada 2015, dinkes akan membuat kebijakan yang mengarah ke sana. Salah satunya, saat ini, dinkes menyusun perda yang berisi tarif puskesmas. Soalnya layanan kesehatan gratis di puskesmas juga dinikmati warga mampu. “Kalau punya asuransi, baru gratis,” katanya. Rencana itu mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Salah satunya, Fahmi, warga Kelayan A yang mengantongi kartu jamkesmas. Dia khawatir kebijakan itu malah membuat masyarakat lebih susah. “Jamkesmas ini saja, terkadang repot mengurusnya apalagi asuransi,” ujar buruh pelabuhan tersebut. (ire)