
Banjarbaru, 17 Februari 2025 – BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas LKPD di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 secara daring yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala Perwakilan. Acara ini diikuti oleh Kepala BPK Perwakilan beserta jajarannya dan seluruh Kepala Daerah beserta jajaran dari 14 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa acara entry meeting ini menandai dimulainya pemeriksaan interim untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Meskipun LKPD unaudited belum diserahkan, BPK Kalsel mulai melaksanakan pemeriksaan interim untuk mengefektifkan waktu dan mempercepat proses pemeriksaan.
Pemeriksaan interim bertujuan untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, menilai efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK juga akan melakukan pengujian substantif terbatas pada beberapa akun penting, termasuk kas, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang siginifikan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas pencapaian positif selama tiga tahun terakhir, di mana seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Semester II 2024 telah mencapai 83,16%.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian TLRHP hingga mendekati 100% dan segera menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK paling lambat pada 27 Maret 2025.
Pemeriksaan interim ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK juga meminta komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk terus menjaga sinergi yang baik agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
Di akhir kesempatan, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah dan jajaran atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, yang mendukung tercapainya tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Dengan adanya pemeriksaan interim ini, diharapkan pengelolaan keuangan di Kalimantan Selatan semakin optimal, mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.