Sumber : Kalimantan Pos
Banjarmasin, KP – Dugaan penyimpangan yang terjadi pada dua Kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Kabupaten Balangan dan Banjar disoroti dan menjadi dasar kelompok organisasi kepemudaan mendemonya, Selasa (5/8).
Puluhan orang tergabung dalam organisasi kepumudaan itu, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, dan bahkan Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.
Mereka meminta dua lembaga tersbeut untuk bisa memproses kasus atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada dua Kabuaten, termasuk disampaikan saat itu soal pengutan batubara di wilayah Banjarmasin senilai Rp4 Miliar, yang dinilai belum tuntas prosesnya.
Dalam orasinya, pendemo ada empat poin yang meminta agar dugaan penyimpangan diproses yakni soal rekomendasi pemberian pengangkutan kayu di wilayah Kabupaten Banjar, termasuk masalah Sekda setempat yang dugaan menyimpan dana pemerintah sebesar Rp1,8 miliar ke rekening pribadinya, dengan dugaan untuk mendapatkan bunganya.
Selain itu, menyoroti soal dugaan penyimpangan dalam proyek Pasar di Batu Mandi Tahap II, di Kabupaten Balangan senilai Rp3 miliar.
Mereka menduga pula ada pemainan dalam pelelangan proyek di tahun 2009 tersebut. Dimana saat itu terdaftar seluruhnya diikuti 13 perusahaan dengan masing-masing penawaran untuk proyek itu.
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel, Salman Maryadi, kepada wartawan mengatakan, pihaknya berterimakasih atas masukan yang disampaikan tersebut dan berjanji menelisik serta memprosesnya.
Untuk masalah dana pemerintah Kabupaten Banjar yang dimasukan rekening pribadi Sekda, sudah masuk laporannya dan dalam proses penyelidikan.
“Sedangkan kasus proyek di Balangan serta soal rekomendasi pengangkutan kayu di Kabupaten Banjar, kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan tetap menjadi perhatian,’’ jelasnya. (K-6)
Leave a Reply