BPK Soroti Pengelolaan Aset Dan Belanja Hibah (HSU)
Amuntai, (Antaranews Kalsel) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan masih melihat beberapa kelemahan dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meski mayoritas pemerintah Kabupaten/kota sudah meraih Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
“Kami masih menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, tapi hal itu tidak memengaruhi kewajaran,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tornanda Syaifullah di Banjarbaru, Rabu. Tornanda mengatakan kelemahan lainnya yakni terletak pada aspek pengelolaan aset, pertanggungjawaban belanja hibah, penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang belum sepenuhnya tertib, serta klasifikasi penganggaran belanja yang belum sepenuhnya tepat.
Selengkapnya
Leave a Reply