BPK menjadi tuan rumah dalam acara The 17th Assembly Meeting of INTOSAI WGEA, pada tanggal 24 – 27 Oktober 2016 di Jakarta. Tujuan pertemuan ini adalah memperkaya dan bertukar pengetahuan serta mendefinisikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan dan masalah yang berkaitan dengan audit lingkungan. Selain itu BPK juga mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) sedunia untuk berperan aktif mengawal capaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh PBB.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, dan dihadiri Ketua BPK Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro serta diikuti oleh 115 peserta yang berasal dari 48 negara dan 4 lembaga internasional.
Dalam pidatonya Ketua BPK mengatakan bahwa Isu kerusakan lingkungan di bumi telah menjadi kekhawatiran bersama. SAI percaya dapat memainkan peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi bagi upaya untuk mengatasi masalah global ini.
Pemerintah mengembangkan kebijakan dan peraturan serta sistem kontrol untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan, ekonomi dan masyarakat, sedangkan SAI bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, dan sistem kontrol ini sedang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk memenuhi harapan itu, SAI harus menjaga independensi dan kepercayaan publik. Jika gagal maka akan kehilangan kepercayaan pada SAI.
Perkembangan suatu negara akan membawa kesejahteraan masyarakat, dengan demikian, sumber daya alam dieksploitasi untuk kegiatan bisnis, rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Di satu sisi, tindakan ini meningkatkan perekonomian dan negara pendapatan negara itu. Tetapi di sisi lain, mereka dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan sosial dari negara.
Dampak lingkungan dari pembangunan meliputi munculnya berbagai emisi gas rumah kaca, polusi, sampah, kerusakan flora dan fauna, serta deforestasi. Dampak sosial dari pembangunan akan muncul dari isu-isu lingkungan, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup akibat bencana lingkungan seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mengoptimalkan dampak pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan pembukaannnya Presiden RI mengatakan kita sedang hidup dalam kemajuan dan inovasi serta dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi namun kemajuan dalam peradaban itu akan membawa dampak negatif kepada alam serta kepada bumi sebagai rumah bagi umat manusia. Hutan di Indonesia sering disebut sebagai paru-paru dunia oleh karena itu kebijakan pemerintah Indonesia terus menerapkan kebijakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktek keberlanjutan sudah terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019, yang sejalan dengan SDGs. Berangkat dari RPJMN tersebut pemerintah Indonesia menetapkan dasar-dasar hukum seperti peraturan tingkat presiden maupun peraturan di tingkat menteri untuk menjadi panduan bagi seluruh mitra dan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.
“SDGs adalah komitmen global kita bersama namum kita perlu mengingat bahwa setiap negara memiliki kondisi lokal masing-masing yang memerlukan solusi lokal masing-masing”, tegas Presiden RI. Tujuan berkelanjutan disetiap negara adalah sama dengan di tingkat global tetapi cara mencapainya harus memperhatikan kondisi budaya dan perspektif lokal, karena itu semua pihak harus terus bekerjasama untuk terus tukar menukar pengalaman.
Negara membutuhkan BPK, BPK harus meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs, terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan, sistem data dan sistem informasi. Pertemuan ini diharapkan dapat berlangsung dengan produktif dan memberikan kontribusi yang penting dalam memwujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang dapat menyelamatkan bumi yang menjadi rumah kita bersama.
Sumber: BPK RI Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
Leave a Reply