Medan, Kamis (12 Juli 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 34 pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Muktini, S.H., dengan para pimpinan pemerintah daerah tersebut di Halaman Balai Diklat Medan. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak., Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho ST, Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, S.H., M.H., Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Dr. Daeng M. Nazier, MA., Pimpinan DPRD Se-Provinsi Sumatera Utara, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, pimpinan instansi vertikal Provinsi Sumatera Utara, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK RI juga meresmikan Gedung Balai Diklat Medan yang terletak di Jl. Jamin Ginting Km 10,5. Gedung ini memiliki lahan seluas 12.695,60 m2 meliputi dua bangunan yang terdiri dari bangunan kantor dan bangunan untuk ruang belajar dan ruang penunjang lainnya. Ketua BPK RI berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi/profesionalisme pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK RI.
Terkait dengan penandatanganan nota kesepahaman, hal ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.
Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini, disebut dengan “BPK Sinergi”. Dalam sinergi data tersebut, BPK RI akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK RI secara elektronik dengan auditee yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1) mengurangi KKN secara sistemik; 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara; 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Apabila insiatif BPK RI tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa nota kesepahaman bersama ini BPK RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Melalui nota kesepahaman ini, BPK RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya BPK RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga perwakilan, lembaga negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, termasuk dengan Supreme Audit Institutions (badan pemeriksa negara lain).
Dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini (12/7), BPK RI telah menandatangani 1.155 nota kesepahaman, termasuk di antaranya 623 nota kesepahaman tentang tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Leave a Reply