Jakarta, Rabu (10 Desember 2008) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meraih penghargaan dari Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) kategori instansi pemerintah/lembaga dengan pengembangan Geographic Information System (GIS) dan Remote Sensing (Penginderaan Jauh/RS). Penghargaan diberikan oleh Ketua MAPIN, Ketut Wikantika, kepada Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti, di Aula Timur, Kampus ITB, Bandung (10/12). Acara ini menjadi bagian dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan XVII (PIT XVII) dengan tema “Kebijakan dan Trend Teknologi Penginderaan Jauh dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan”. Menurut Ketut, penghargaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga yang mendorong pemasyarakatan penggunaan dan pengembangan teknologi penginderaan jauh dalam pelaksanaan tugasnya.
Selain kategori instansi pemerintah/lembaga, penghargaan ini juga diberikan untuk dua kategori lain, yaitu: instansi pendidikan (Universitas Diponegoro) dan perusahaan swasta (Barista Geoinformatik). BPK RI dinilai telah berhasil memperkenalkan dan mengembangkan penggunaan GIS dan RS dalam pemeriksaannya. Hal ini dimulai dengan keterlibatan BPK RI dalam program pilot study on the use of GIS for audit of disaster-related aid dalam rangka International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Task Force on The Accountability and Audit of Disaster Related Aid (AADRA) dan pemanfaatan/pengembangan di bidang pemeriksaan kehutanan. Saat ini teknologi tersebut digunakan untuk pemeriksaan di bidang kehutanan dan diharapkan ke depannya dapat digunakan di bidang lain, seperti pertambangan, dan sebagainya.
“Manfaat penginderaan jauh cukup tinggi untuk membantu para auditor BPK RI dalam melakukan tugas pemeriksaan,” tegas Sekjen BPK RI dalam sambutannya usai menerima penghargaan. GIS adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan oleh auditor untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. GIS ini menggunakan aplikasi komputer dan peta citra satelit sebagai data yang akan diolah. Penggunaan teknologi GIS dapat memperkaya metodologi dan teknik pemeriksaan dalam beberapa hal, antara lain: (1) Penentuan Sampel Pemeriksaan. Penggunaan teknologi GIS dapat memperluas cakupan areal yang akan diuji dengan menggunakan peta citra satelit. (2) Alat Mengolah Data/Bukti Pemeriksaan. Teknologi GIS dan RS dapat dimanfaatkan untuk membantu auditor dalam mengolah data terkait dengan penggundulan hutan, penebangan di luar areal yang diijinkan, tumpang tindih lahan (perkebunan dan hutan), dan lain-lain.
BIRO HUMAS dan LUAR NEGERI
B. Dwita Pradana
Plt. Kepala Biro
Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN), merupakan organisasi profesi di bidang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu istilah yang dipadankan untuk Remote Sensing atau Teledetection, istilah ini pada intinya mengartikan suatu cara untuk memperoleh informasi dari suatu objek, tanpa berhubungan langsung dengan objek tersebut secara fisik. Bersandar pada pengertian dasar ini, tercakup pengertian yang luas tentang jenis, objek, cara deteksi, pengolaan informasi citra, aplikasi, dan lain-lain, sehingga tersirat sifat multidisiplin sebagai ilmu. Dalam merangkai keterpaduan pengetahuan dan pemanfaatan bidang penginderaan jauh tersebut yang tidak hanya buat para pakar, tetapi untuk masyarakat umum serta menyadari bahwa perkembangan teknologi penginderaan jauh ini akan dapat membawa dampak yang positif, baik langsung ataupun tidak langsung dalam pembangunan dan kesejahteraan umum, maka dipandang perlu membentuk suatu wadah organisasi/himpunan yang bernama MASYARAKAT PENGINDERAAN JAUH INDONESIA, disingkat MAPIN, sebagai terobosan dan usaha menggalang operasional di bidang penginderaan jauh di Indonesia.
Versi PDF
Leave a Reply