BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Meraih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Banjarbaru, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah Tahun 2015 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam rangkaian acara Festival Antikorupsi 2015 di Graha Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, pada Jumat (11/12). Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Yulindra Tri Kusumo Nugroho, menerima penghargaan dan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Menteri Yuddy memaparkan pentingnya implementasi Zona Integritas (ZI) instansi pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi. Karena itu, sasaran utama yang dituju adalah unit-unit kerja pelayanan publik yang langsung berkaitan dengan masyarakat serta mendongkrak akuntabilitas unit kerja yang berbasis pada kinerja.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan yang bersih dari korupsi dan birokrasi bersih melayani kita mengharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi antikorupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik dan pada akhirnya akan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik  dan bersih dari KKN serta mampu memberikan pelayanan sebesar-besarnya kepada publik.” kata Menteri Yuddy.

‎WBK dan WBBM menurut Menteri Yuddy bukan sekadar istilah, tetapi merupakan predikat yang diberikan berdasarkan hasil penilaian objektif oleh tim penilai internal (TPI). Predikat tersebut disematkan atas dasar adanya perbaikan ke dalam yaitu akuntabilitas berbasis kinerja, serta pelayanan keluar kepada masyarakat.‎

Terkait penghargaan, Menteri Yuddy meminta lembaga yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM menjadi model bagi instansi lainnya. Dengan demikian, akan semakin banyak unit kerja yang memberikan pelayanan bebas dari korupsi.