Jumat, 11 Agustus 2017, BPK RI mengadakan kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Lambung Mangkurat dengan kegiatan kuliah umum dalam rangka public awareness BPK dikalangan akademisi dan mahasiswa. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Anggota VI BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA dengan mengangkat tema “Audit untuk Kesejahteraan Rakyat”. Kuliah umum diselenggarakan di Aula lantai 3 Gedung Rektorat yang dihadiri oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Awi Sundari, S.H, Kepala Perwakilan Didi Budi Satrio dan pejabat-pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, serta pejabat-pejabat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
Kuliah Umum ini dipandu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Achmad Alim Bachri, SE., M.Si sebagai moderator.
Anggota VI BPK RI dalam pemaparannya menyatakan bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Kewenangan pemeriksaan BPK memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan hendaknya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan, dimana setiap program dan kegiatan dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan tidak terjadi korupsi, serta dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat.
Kedepannya, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada forum ini, BPK mengajak kepada seluruh peserta agar menggunakan ilmu yang dimiliki untuk mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, yakni masyarakat yang sejahtera. Terkait pengelolaan keuangan negara, BPK juga mengajak kepada seluruh peserta untuk selalu mencari jalan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang sepenuhnya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Leave a Reply