Banda Aceh, Minggu (16 Agustus 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan RI bersama perwakilan SAI (Supreme Audit Institutions/lembaga pemeriksa) anggota Advisory Board dari 8 negara, yaitu Australia, Belanda, Jepang, Korea, Perancis, Swedia, dan Uni Eropa, serta dari Arab Saudi yang diwakili oleh The Saudi Fund for Development, mengadakan pertemuan BPK’s Advisory Board on Tsunami-Related Audit, pada 16 Agustus 2009, di Banda Aceh. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR), Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA), auditor BPK yang memeriksa pengelolaan dana tsunami, serta perwakilan pemerintah daerah ini, membahas/memaparkan upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan aliran dana dari negara donor, lembaga bantuan internasional, serta masyarakat internasional terkait bencana tsunami yang terjadi di Aceh, pada Desember 2004.
Bencana tsunami telah menghancurkan Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada 26 Desember 2004. Ratusan ribu penduduk Aceh tewas, dan menyebabkan kerugian serta kerusakan dengan nilai sekitar US$4.5 miliar. Bencana ini menimbulkan simpati dunia berupa pemberian donasi untuk tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstrusi Aceh dalam jumlah yang besar. Untuk masa tanggap darurat, donasi dari masyarakat Indonesia mencapai US$104 juta atau Rp998 miliar. Sedangkan donasi dari lembaga internasional, swasta, serta LSM terhitung mencapai hampir Rp1,98 triliun atau US$207 juta (diolah dari data Laporan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, Mei 2005), ini tidak termasuk dana dari APBN sebesar US$182 juta atau Rp1,7 triliun.
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan dana dari donasi yang diterima untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, BPK RI dan Asian Development Bank (ADB) menggelar konferensi internasional Promoting Financial Accountability in Managing Funds Related to Tsunami, Conflict and Other Disasters, di Jakarta pada 25-27 April 2005. Konferensi tersebut dihadiri oleh SAI dari negara yang mengalami bencana akibat tsunami, serta negara pemberi donor yang merupakan perwakilan dari organisasi internasional. Pada saat itu peserta konferensi mengunjungi Banda Aceh untuk melihat langsung dampak kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh bencana tsunami di Aceh. Salah satu hasil konferensi adalah rekomendasi untuk membentuk badan penasihat (advisory board) independen yang selanjutnya disebut BPK’s Advisory Board on Tsunami-Related Audit. Badan ini terdiri dari perwakilan lembaga pemeriksa yang memberi donasi, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), dan BPK RI. Badan ini bertugas memetakan pemeriksaan yang terkoordinasi untuk memastikan cakupan pemeriksaan yang memadai, mengurangi duplikasi pemeriksaan, dan memaksimalkan efisiensi pemeriksaan serta meminimalkan biaya. Badan ini juga membantu memberikan rekomendasi maupun membantu kerjasama untuk meningkatkan kapasitas BPK RI dalam mengaudit hal-hal yang terkait dengan bencana tsunami di Aceh
Saat ini sudah hampir lima tahun berlalu setelah kehancuran yang menimpa Aceh. Rekonstruksi dan rehabilitasi yang sangat besar telah dilakukan untuk memulihkan Aceh. BPK RI menyadari bahwa saat ini adalah saat yang tepat bagi SAI negara donor untuk melihat hasil rekonstruksi di Banda Aceh, mulai dari pembangunan pemukiman, infra struktur, sarana pendidikan dan kesehatan, kelembagaan, serta ekonomi dan usaha, sampai dengan pemulihan kehidupan masyarakat. Di samping itu, juga untuk melihat bagaimana pemerintah dapat melanjutkan pembangunan Aceh tanpa BRR yang masa 4 tahun kerjanya telah berakhir pada April 2009, dan dilanjutkan oleh BKRA.
Rangkaian acara BPK Advisory Board di Aceh dimulai pada 15 Agustus 2009. Para delegasi berkunjung langsung untuk melihat sendiri kemajuan rekonstruksi Aceh dan penggunaan bantuan internasional, yaitu ke lokasi-lokasi: Pemakaman massal korban tsunami, Taman Sari, War Memorial of Kerkoff, Lapangan Blangpadang, Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung, Meuraxa Public Health Center, Pelabuhan Ulee Lheu, Perumahan Lampaseh, Area Pesisir dan Hutan Mangrove, Pasar Aceh, serta Masjid Baiturrahman.
Pada 16 Agustus 2009, bertempat di Hotel Hermes Aceh, dilakukan pemaparan oleh pemerintah daerah, dan BRR tentang akuntabilitas pengelolaan dana bencana tsunami dari perspektifnya masing-masing, serta pemaparan tentang bagaimana mengaudit dana tsunami, dari perwakilan beberapa anggota advisory board termasuk BPK RI. Sekembali dari Aceh, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2009, para delegasi turut memperingatinya dengan mengikuti upacara di Istana Presiden RI, dan dilanjutkan dengan pembubaran BPK’s Advisory Board on Tsunami-Related Audit di Jakarta, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion untuk memberikan masukan atas Guidance on Audit of Disaster Related Aid yang disusun dan dikembangkan oleh BPK RI bekerja sama dengan SAI Peru untuk INTOSAI WGAADA (Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-Related Audit).
Pertemuan ini juga adalah pertemuan terakhir Advisory Board, karena pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh secara formal telah berakhir. Sehingga dalam pertemuan ini juga akan ditutup dengan pembubaran atas keanggotaan Advisory Board on Tsunami-Related Audit pada 17 Agustus 2009 di Jakarta.
Sebagai penghargaan pada negara donor dan pemerintah pusat serta daerah yang telah membangun Aceh kembali, melalui program ini diharapkan dapat: (1) membagi pengalaman dalam mengelola dana tsunami, baik dari perspektif pemerintah maupun auditornya, tentang perbaikan cara-cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan bencana; (2) membagi pembelajaran dalam mengaudit dana tsunami dari SAI negara donor dalam berbagai isu yang berbeda, seperti lingkungan, kinerja, dan sebagainya, agar dapat mengidentifikasi langkah-langkah audit di masa mendatang.
BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Leave a Reply