Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong TA 2011

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong TA 2011. Untuk TA 2011, Opini yang diberikan oleh BPK adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menurun dari opini tahun lalu yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada kesempatan ini juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan dari APBD TA 2010 kepada Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) Partai Politik pada Pemerintah Kabupaten Tabalong. Penyerahan dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan Jack Anwar Mursidi, Kepala Sub Auditorat I Subekti, Kepala Sub Auditorat II Syaiful Bachri, Ahmad Priyo Widagdo, dan Aris Asmono serta tim pemeriksa. Sedangkan dari Kabupaten Tabalong, hadir Ketua DPRD Darwin Awi, Bupati Rachman Ramsyi, serta beberapa orang stafnya.

Kepala Perwakilan menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Ketua DPRD Tabalong dan Bupati. LHP yang diserahkan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tabalong terdiri dari tiga buku. Buku I berisi LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong TA 2011, Buku II memuat tentang LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III memuat tentang LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala Perwakilan dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPK tidak dapat memberikan pendapat dikarenakan adanya pembatasan lingkup  sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang memadai untuk memperoleh opini. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD menyatakan akan berusaha mempelajari LHP tersebut dan meminta petunjuk-petunjuk dari Dinas Keuangan untuk perbaikan dan berharap agar pada TA 2012 nanti opini akan bisa lebih meningkat dibandingkan pada tahun ini. Bupati menyatakan dengan keluarnya Opini ini akan senantiasa berkoordinasi dengan Perwakilan Kalimantan Selatan BPK RI mengenai langkah-langkah yang harus  dilakukan  untuk dapat menyelesaikan kelemahan dan masalah yang selama ini terjadi.