Di tengah pembiayaan pandemi yang terus terkuras, sejumlah daerah di Kalsel justru terancam kehilangan uang banyak. Hal ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati “menghukum” pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten di banua karena terlambat menyampaikan laporan penyesuaian APBD dengan aturan yang ditentukan sebesar 50 persen.
Ada 380 pemerintah daerah yang DAU-nya ditunda. Termasuk, Pemprov Kalsel dan tujuh pemerintah kabupaten di Kalsel.
Termasuk dari 7 kabupaten yang mendapat penundaan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HSU, Suyadi, mengaku pihaknya belum selesai penyusunan perubahan APBD 2020.
Menurut Suryadi, HSU mendapatkan DAU sekitar Rp 500 miliar pertahun atau sekitar Rp 41,5 miliar perbulan.
Leave a Reply