Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menuntut penuntasan sekaligus mempertanyakan nasib tujuh kasus korupsi yang dilaporkan di Kejati Kalsel. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel selama bertugas di Kalsel diduga tidak konsisten dalam menindak koruptor yang dibuktikan tidak ada satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup besar dan menjadi perhatian masyarakat seperti kasus bansos Pemprov Kalsel kepada 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel tahun 2010.
Leave a Reply