Makassar – BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) on Financial Audit: Reporting Phase and Quality Control. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK berlangsung mulai tanggal 26 s.d. 27 September 2016, kegiatan ini bertujuan agar dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan untuk para pemeriksa di tingkat senior dan struktural dalam tahap pelaporan pada pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI Sjafrudin Mosii. Dalam sambutannya Tortama KN VI menyampaikan bahwa Tahun 2016 BPK telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara serentak atas laporan keuangan pemerintah berbasis akrual baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diseluruh Indonesia.
Hadir sebagai Narasumber FGD ini adalah Kristian Gage dan Rahul Tejani dari Australian National Audit Office (ANAO), dan diikuti oleh 19 Kepala Perwakilan, para Pengedali Teknis serta Ketua Tim Senior dari 18 kantor Perwakilan di Indonesia Wilayah Timur. Topik yang diangkat dalam FGD ini adalah mengembangkan laporan audit yang sesuai dengan standar internasional dengan meningkatkan proses kontrol kualitas dalam audit tahap pelaporan.
Adapun yang dibahas dalam FGD ini adalah (1) Permasalahan dalam tahap pelaporan pemeriksaan atas LKPD berbasis akrual yaitu keterbatasan waktu penyelesaian laporan merupakan hambatan sekaligus tantangan, (2) Isu-isu dalam tahap pelaporan audit atas LKPD Berbasis Akrual yaitu isu terkait standar pelaporan dan prosedur pelaporan, (3) Quality control pada pemeriksaan keuangan dalam tahap pelaporan (kebijakan, pelatihan, kertas kerja, konsistensi, dan monitoring), selain itu dalam FGD juga dibahas bagaimana manajemen audit yang efektif dapat tercapai.
Dalam menjawab tantangan rencana strategis BPK untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dibutuhkan suatu mekanisme perolehan keyakinan mutu yang handal. Pimpinan BPK telah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pemeriksaan BPK yang merupakan harapan dari pemangku kepentingan, untuk itu dalam kegiatan FGD ini BPK juga akan membahas bersama dari seluruh perwakilan Indonesia Timur, Itama, Litbang dan delegasi ANAO terkait mutu hasil pemeriksaan, baik di BPK maupun di ANAO.
Pada akhir acara, FGD ditutup secara resmi oleh Anggota VI, Bahrulllah Akbar. Dalam penutupan, Anggota VI menyampaikan bahwa dengan adanya FGD ini diharapkan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi bahwa laporan keuangan pemerintah daerah itu bottom line dari transparansi dan akuntabilitas sehingga BPK wajib mendorong supaya penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu dan terus mendorong dapat meningkatkan kualitas.
Leave a Reply