BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat

Batam, Jumat (31 Oktober 2014) – Dalam rangka membangun suatu komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi sebagai pilar perubahan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan Rakyat” pada hari ini (31/10) di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kepulauan Riau. Acara ini menghadirkan Narasumber Ketua BPK, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Anggota I BPK, Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., Walikota Batam, Drs. H. Ahmad Dahlan, M.H., dan Kepala Badan Pengusahaan Batam, Ir. Mustofa Widjaja, M.M. Acara dihadiri oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah kota Batam, para pejabat Badan Pengusahaan Batam, serta civitas akademika dari perguruan tinggi di wilayah kota Batam.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut menyiratkan pengertian bahwa BPK pada hakikatnya adalah bagian dari kehendak untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari segi akuntabilitas dan transparansi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (DPR/DPRD, DPD, dan Pemerintah) yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika rakyat makmur karena kesejahteraan ekonomi dan sosial meningkat, maka kepercayaan dan dukungan rakyat bagi kokohnya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar utama negara juga akan makin kuat.

Dalam sambutannya, Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa saat ini BPK menggagas mengenai keterkaitan pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK selama lima tahun berturut-turut semestinya bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Dengan gagasan tersebut, BPK berharap munculnya pemikiran-pemikiran yang lebih teknis dalam memformulasikan kaitan antara BPK, pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan: (1) meningkatkan kualitas pemahaman para pemangku kepentingan BPK terhadap keberadaaan BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; (2) menjalin komunikasi dan dialog yang positif untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan; (3) memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan mengenai pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BIRO HUMAS DAN KERJASAMA INTERNASIONAL