BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan pada tanggal 4 September 2014, bertempat di Ruang Aula Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hadir dalam acara ini adalah Plt. Anggota VI BPK RI, Agus Joko Pramono, Auditor Utama VI, Syarifuddin Mosi, dan para pejabat di lingkungan Perwakilan Kalimantan Selatan, serta para pegawai perwakilan. Selain itu, hadir pula seluruh Ketua DPRD dan Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,Instansi vertikal, serta Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara ini dimulai pada pukul 10.30 WITA yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan SK Mutasi Kepala Perwakilan, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan buku Memori Jabatan. Dilanjutkan dengan sambutan dari R. Suyatna, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Plt. Anggota VI BPK RI.
Dalam sambutannya, Suyatna mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih kepada semua pemerintah daerah karena telah bekerjasama dengan baik dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama beliau menjabat. Sedangkan Gubernur dalam sambutannya menyampaikan terima kasih untuk pertama kalinya Kalimantan Selatan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan berharap komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan BPK karena mengingatkan kompleksitas keuangan Negara.
Anggota VI BPK RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan sangat meningkat dengan baik, dan berharap untuk entitas yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat mempertahankannya dan bagi yang belum meraih WTP agar meningkatkan komitmen dan kinerjanya sehingga di masa mendatang juga dapat meraih Opini WTP, dan BPK juga sedang meningkatkan fungsi pembinaan untuk dapat meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah daerah sehingga kita dapat meraih tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga lebih efisien, efektif dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya. Selain itu beliau juga menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kiranya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara guna mewujudkan tujuan Negara kita bersama-sama.
Leave a Reply