Siaran Pers BPK RI dan BPK 3 Negara: Sepakati Kerja Sama Audit Sektor Publik

07/05/2009 – 09:41

Jakarta, Selasa (5 Mei 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan kerjasama bilateral dengan BPK Tunisia, BPK Aljazair, dan BPK Maroko, di bidang pemeriksaan (audit) sektor publik. Penandatanganan kesepakatan kerjasama bilateral ini dilakukan oleh Ketua BPK RI, Anwar Nasution, dalam kunjungannya ke tiga negara tersebut pada 22 April sampai dengan 3 Mei 2009.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama antara BPK RI dengan BPK Tunisia (Cour des Comptes of Republic of Tunisia) dilakukan pada 24 April 2009 oleh Ketua BPK RI dan President Cour des Comptes, Mrs. Faiza Kefi di kantor Cour des Comptes, Tunisia. Area kerjasama yang disepakati adalah pertukaran pengalaman dan best practices dalam bidang pemberantasan korupsi, manajemen sumber daya manusia, Program Public Awareness, Quality Assurance, Jurisdictional Control, pemberian opini atas laporan keuangan, dan evaluasi atas strategi dan program serta teknik yang digunakan.

Pada 27 April 2009, Ketua BPK RI dan President BPK Aljazair (Cour des Comptes of Algeria), Mr. Abdelkader Ben MAAROUF juga melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama di bidang pemeriksaan sektor publik. Dalam kerjasama ini, disepakati area kerjasama yang meliputi bidang alat bantu pengendalian, penelitian, hubungan internasional, dan usulan di bidang hukum, khususnya peran hukum dalam audit.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama yang terakhir dalam rangkaian kunjungan ini, dilakukan di Maroko pada 30 April 2009. Ketua BPK RI dan Ketua BPK Maroko, Dr. M. Ahmed El Midoui, menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang pemeriksaan sektor publik, di kantor BPK Maroko. Fokus kerjasama ini meliputi bidang hukum khususnya hukum dalam audit, capacity building dalam penerapan Quality Assurance System, dan tukar menukar informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam audit.

Melalui kesepakatan kerjasama bilateral ini, diharapkan BPK dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang pemeriksaan sektor publik. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk menunjukkan peran BPK RI di dunia internasional.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
Plt. Kepala Biro
B. Dwita Pradana

Format PDF

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of