Jakarta, Senin (12 Januari 2009) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengingatkan bahwa upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan harga yang tidak bisa ditawar lagi. “Bila tidak, kita akan jatuh dalam krisis seperti tahun 1997-98 dulu,” ujarnya.
Peringatan ini disampaikan Anwar dalam acara peringatan Ulang Tahun BPK ke -62 bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK-RI, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2009. Dalam pidatonya itu, Anwar berulangkali menegaskan bahwa cita-cita penegakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel masih mAsih memerlukan perjuangan panjang.
“Kelemahan sistem akuntansi dan sistem hukum sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan BPK telah membuat negara kita menjadi salah satu negara terkorup di dunia,” kata Anwar. “Akibat ulah kita sendiri, kehidupan rakyat menjadi sengsara dan Indonesia dianggap the sick man of Asia.”
Dalam lima tahun terakhir BPK memang mengungkapkan banyak kasus yang menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan negara. Kasus-kasus tersebut antara lain: kasus YPPI dan BI, tersebarnya rekening liar berjumlah puluhan triliun rupiah, penumpukan anggaran di akhir tahun, dana perimbanag pusat dan daerah, pengelolaan minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, pengelolaan pertambangan, serta juga kasus Bank Indover.
Karena itulah, Anwar mengingatkan agar pemerintah menunjukkan upaya serius untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. “BPK tidak mau pengalaman pahit di masa lalu terulang kembali,” katanya tegas
Perayaan HUT tahun ini memang tidak diniatkan untuk sekadar menjadi seremoni biasa.
“Pada ulang tahun yang ke 62 ini BPK RI berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai peran penting BPK-RI dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan negara yang baik”, ujar Dwita Pradana, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK.
Ulangtahun BPK sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 1 Januari. Namun rangkaian kegiatan peringatan ulangtahun tersebut – dengan tema “Upaya BPK dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara” — akan diselenggarakan dalam beberapa pekan sampai akhir Januari.
”
Selain dengan upacara bendera, syukuran, acara kekeluargaan, serta aksi sosial lainnya, ulangtahun BPK tahun ini diperingati dengan berbagai kegiatan dan produk yang diharapkan dapat mendorong percepatan penegakan pemerintahan bersih dan tata kelola keuangan negara yang baik,” ujar Dwita.
Termasuk dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah peluncuran buku ”BPK Menunaikan Amanat Konstitusi”, pemberian hadiah bagi karya jurnalistik yang mendorong peran BPK dalam penegakan pemerintahan yang bersih dan transparan; seminar dan diskusi tentang tata kelola keuangan negara yang baik; media workshop tentang BPK, serta peluncuran video profile mengenai BPK.
Salah satu kegiatan terpenting dalam rangkaian HUT ini adalah pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki prestasi di bidang tata kelola keuangan yang baik. Pemberian apresiasi ini akan dilakukan pada 15 Januari 2009. BPK akan memberikan penghargaan untuk dua kategori yaitu: (1) kategori yang telah mencapai pelaporan keuangan dengan opini BPK ”Wajar Tanpa Pengecualian” dan (2) kategori upaya menuju pelaporan keuangan yang baik.
Ulangtahun kali ini memiliki makna tersendiri bagi para pimpinan BPK RI periode 2004-2009, karena merupakan tahun terakhir masa bhakti anggota BPK 2004-2009. ”Saya bahagia bahwa saya bisa mengatakan bahwa capaian BPK selama lima tahun terakhir telah mampu menunjukkan kemandirian dan kebebasan BPK sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujar Anwar.
”Selama lima tahun ini, BPK telah berhasil menyiapkan fondasi dan rancang bagun yang kokoh bagi BPK maka kini dan mendatang untuk semakin meningkatkan peran dan sumbangsihnya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel,” tambahnya pula.
Biro Humas dan Luar negeri BPK RI
B Dwita Pradana
Plt. Kepala Biro
Versi PDF
Leave a Reply