Kilas Berita
Pemko Banjarbaru dan Pemkab Tanah Laut Serahkan LKPD Unaudited TA 2023...
Banjarbaru – Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin dan Pj. Bupati Tanah Laut, H. Syamsir...
BPK Kalsel Serahkan 2 LHP Kinerja Kabupaten Barito Kuala
Banjarbaru (Selasa, 16 Januari 2024) - Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah...
Kabupaten Kotabaru Terima LHP Kinerja dan DTT dari BPK Kalsel
Banjarbaru - Bertempat di Lantai 2 Gedung A Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan, Rahmadi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas...
BPK Kalsel Serahkan LHP Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2023
Banjarbaru – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadi, menyerahkan dua LHP Kinerja dan empat LHP DTT kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari...
Kasus Aktual
Benarkah Telah Terjadi Miscarriage Of Justice Dalam Kasus Aliran Dana YPPI?
A. Latar Belakang
Penegakan hukum di Indonesia seringkali dilihat dari kacamata yang berbeda oleh masyarakat, di satu sisi hukum dianggap sebagai dewa penolong bagi pihak yang...
Tahukah Anda?
Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengertian dari Barang Milik Negara...
Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab...
Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,...
Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI
Berdasarkan BAB VI pasal 29 dan 30 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa BPK Wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota...
Indeks Berita
- All
- Abstrak Peraturan Perundangan
- Arsip Catatan Berita
- artikel-hukum
- Berita Utama
- Catatan Berita
- Dari Media
- Infografis Bidang Hukum
- Informasi Berkala
- Informasi Hukum
- Informasi Hukum Lainnya
- Jurnal Hukum
- Kasus Aktual
- Keluhan Masyarakat
- kilas berita
- Koleksi Buku Digital
- Matriks Perbandingan
- Naskah Memorandum
- Pengumuman
- Pidato dan Makalah
- Publikasi
- Publikasi Lain
- Siaran Pers
- Slider
- Tahukah Anda?
- Tulisan Hukum
- Warta BPK
- Yurisprudensi
More